undang undang tentang perlindungan perempuan. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah No. undang undang tentang perlindungan perempuan

 
 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah Noundang undang tentang perlindungan perempuan  13 Tahun 2006 tentang

Pengertian Perlindungan Hukum. Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. n 00 Negara Republik Indonesia Nomor. Film ini mengisahkan tentang latar belakang hubungan antara warga kulit putih dan kulit hitam di Amerika pada awal tahun 1960-an. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengkriminalisasi setiap bentuk aktivitas seksual dengan seseorang yang belum berusia. perlu membuat Undang-undang tentang Ketenagakerjaan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945;Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Legal Protection, Constitutional Rights, People with Disabilities. Perlindungan hukum terhadap Anak (diatur dalam UU No 35 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination. Semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak juga mendasari berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang. . Dicey adalah: (1 ) Supremasi Hukum (supremacy of law); (2 ) p ersamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law); (3 ) terjaminnya Hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar (Constitution based on human right), Ibid, 93. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun. Untuk informasi lebih lengkap mengenai isi UU No. Dalam Pasal 4 menyebut adanya hak. Hak kita sebagai warga negara diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satunya pada pasal 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Hak politik perempuan. Perintah Pendaftaran Anak-Anak Angkat (Pindaan) 2001. 106043201329. "Sementara kebijakan lainnya kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/RKUHP serta UU Perkawinan Nomor 1 Tahun. Pasal 28A hingga 28J termaktub di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta - Perjanjian pranikah sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Pernikahan No. UU Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. Pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang- Undang No. Dalam UU tersebut,. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 33 (1) (2) Pengadilan dapat menyatakan satu a?tau lebih tambahan perintah perlindungan. PROGRAM. Negara (pemerintah) harus secara tegas dan konsisten memberi perlindungan kepada kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah. Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Priyadi menjelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan enam tugas terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengusaha atau perusahaan yang masih. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000. RANCANGAN Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan [Pasal 9 ayat (2)], antara lain: ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, ada pintu yang dapat dikunci, tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, dan lain sebagainya [Pasal 10]. “Sebagai upaya untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Dana Alokasi Non Fisik. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perlaksanaan Undang-undang Mengikut Akta Jika mahkamah Majistret berpuashati bahawa orang perempuan itu memerlukan perlindungan mengikut Akta maka Mahkamah boleh:- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengganti dari UU Kesehatan lama, yaitu UU No. Sedangkan sebanyak 28. 1 Asal-usul Nama Suku Timor (Atoin Meto)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menjamin terwujudnya hak asasi perempuan dan accsess to. Pengertian Dan Hakekat Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Dari beberapa definisi dan uraian tentang perempuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan kategori jenis kelamin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi pertumbuhan jumlah tenaga keja perempuan dari 2018 ke 2019. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. 2 Dec 2013. "UU Perkawinan, UU PPLN (Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri), UU Perlindungan Nelayan, UU Kesetaraan dan. 65/2015 tentang pedoman pelaksanaan 9. NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 18. 3, 2001, hlm. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual seakan menjadi angin segar dalam kemajuan perkembangan hukum di Indonesia. 42 Tahun 2008). C. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Undang-undang pendaftaran anak-anak angkat 1962. Undang-undang ini merupakan. Alih-alih melakukan revisi Undang-Undang melalui DPR,. Mengingat : 1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 2. 25 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 20, UU RI No. Isu cuti hamil, melahirkan, serta haid tersebut sempat jadi simpang siur di level masyarakat, terutama kaum perempuan. com) Film tentang perempuan yang berikutnya ada film berjudul THE HELP. Perbuatan itu berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), dan turunannya termasuk berpendapat di muka umum. Menetapkan. 22 Oktober 2002. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 76 ayat (1), (2), (3),. 2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. 2 Tahun 2008 dan UU No. Secara khusus, terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan di pemerintahan sebagai implementasi hak politik perempuan, juga memiliki landasan. 952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif adalah dengan menerapkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Menurut R. com – Perwakilan buruh perempuan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumiyati mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja. Karier. TEMPO. Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. . 602 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2016. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut tercantum beragam peraturan mengenai ketenagakerjaan mulai dari pengupahan, waktu kerja, cuti, dan lain-lain. "Sementara kebijakan lainnya kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti. Namun hak-hak korban dan saksi seringkali tidak menjadiKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 35 Tahun 2014. JAKARTA, KOMPAS. 39 Tahun 1999. Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan. Fakta Kekerasan Terhadap Perempuan Majelis Umum PBB pada 17 Desember 1999 menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi. Perda Kabupaten Tana Toraja 4/2017 merujuk pada. Dalam KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1); 3. Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. **) 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021. 2. memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraa. Pemberitahuan tentang pengambilan kanak-kanak ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan 6. TAKRIFAN WANITA DAN GADIS. Nomor 349 K/AG/2006 ) Skripsi . Perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran atau otorisasi perusahaan jasa pinjaman online OJK. I. Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan. Bupati Landak Samuel, SE, M. perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari,dan Perlindungan Anak No. Selama ini, penanganan kasus tindak kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengembangan materi referensi terkait perlindungan anak ini disusun oleh tim Perlindungan Anak UNICEF Indonesia (divisi Program). 00 sampai dengan pukul 07. Revisi UU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan. Namun, baru meminta naskah akademiknya pada. Diantara perjanjian perjanjian HAM internasional adalah konvensi pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadapperempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Tetapi, Kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal penyiksaan yang dialami oleh buruh migran. Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. Referensi. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 20, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang. Beleid tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan. 100 . Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman) f. Adanya undang-undang ini menjadi jaminan hukum bagi perlindungan tenaga kerja. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, terdapat hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya dan hal itu dijamin juga dilindungi oleh hukum. 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 13 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Apa saja, yuk cari tahu di sini!. Pasal 28D (3) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam peme-rintahan. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri. bahwa anak sebagai tunas,. Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan. 3. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai hak wanita dan pada Pasal 49 ayat (3) UU No. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); tentang Negara. Asas Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kanak-Kanak di Malaysia . Di banyak perusahaan, buruh perempuan dipersulit untuk mendapatkan cuti haid yang sebenarnya sudah dilindungi dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 10 Selanjutnya penelitian lain yang juga membahas mengenai perlindungan HAM. Tentang; Cari; Paparan Topik | Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlaksanaan Undang-undang Mengikut Akta Jika mahkamah Majistret berpuashati bahawa orang perempuan itu memerlukan. Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, diantaranya: Undang-undang. Sementara itu, pengertian perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan. Berbagai hak asasi perempuan tersebut mengikat seluruh negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women) atau. Hak-hak pekerja perempuan tersebut, bersumber dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sudah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 80 21 Presentasi No. "Di dalam DIM RUU PPRT ini juga telah mengakomodasi berbagai catatan penting dalam upaya. Advertising. Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Merujuk dokumen UU yang diunggah di lama resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam UU TPKS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam laporan yang bertakjub tentang pencegahan kekerasan terhadap anak tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat 40. Laporan setebal 98 halaman, berjudul “’Aku Ingin Lari Jauh’: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia,” mendokumentasikan bagaimana berbagai peraturan pemerintah. 77/POJK. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani,. 1 Tinjauan Garis Besar 11 2. Memberikan penjelasan definisi dan pengertian yang digunakan di UU Dana Pensiun. 4. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga[2] dijelaskan bahwa kebanyakan korban Kekerasan Dalam. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. 20 Apr 1992. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. 3 Pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan. martabat kaum perempuan harus dihormati dan dilindungi. Perbincangan akan juga menyentuh secara ringkas tentang objektif perundangan Islam (maqasid al-Shari‘ah) dalam memelihara kehormatan wanita. Data Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, terjadi 6. Kemudian implementasi perlindungan data pribadi juga ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 95 A mengenai sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 25. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,. 23 Tahun 1992. Namun, ternyata ketentuan cuti hamil, melahirkan, dan haid masih berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Warta Ekonomi, Jakarta -. UU No. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk. Menurut UU No. KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. Semoga buku. 2. CUTI HAMIL 1. BAB II Bentuk dan Jenis Surat Utang Negara. Mengingat : 1. Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada. Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; jdih. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Perintah Kesahan Taraf 2001. 61 Tahun 2014 yang mana. 2. com - Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Iwapi, Rinawati Prihatiningsih, Rinawati Prihatiningsih mendesak Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) di Parlemen. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Sebagaimana diketahui, pada 30 Desember 2022 DPR dan Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Tentang Katadata. KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL. 290 kasus kekerasan seksual di komunitas. Hasil dari uji mater. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakUndang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan Perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No. Hak cipta dilindungi Undang-undang. Yang diatur dalam perda itu misalnya aturan berpakaian, keluar rumah, beraktifitas," ujar. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.